Pejuang Bangsa Indonesia sejak merdeka sampai terpimpin

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEJAK MERDEKA SAMPAI TERPIMPIN

A. Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi

1. Dibentuknya BPUPKI

Dalam perang pasifik memberikan bayang-bayang kekalahan Jepang, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 Jendral Kumahici Harada mengumumkan dibentuknya badan khusus yang bernama Dokuritus Junbi atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintah Indonesia merdeka.

Pada tanggal 29 April 1945 diumumkan pengangkatan pengurus BPUPKI yang diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, yang menjadi ketua muda adalah Icibagase, dan kepala sekretariatnya adalah P.P. Suroso yang dibantuToyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945, dengan sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 yang membicarakan dasr filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Pancasila. Berikut ini adalah hasil dari sidang yang di usulkan oleh beberapa tokoh :

a) Pada sidang 29 Mei 1945 (Mr. Muh. Yamin)

1) Peri Kebangsaan

2) Peri Kemanusian

3) Peri Ketuhanan

4) Peri Kerakyatan

5) Kesejahteraan Rakya

b) Pada sidang 31 Mei 1945 (Prof. Dr. Supomo)

1) Persatuan

2) Kekeluargaan

3) Keseibangan

4) Musyawarah

5) Keadilam Sosial

c) Pada sidang 1 juni 1945 (Ir. Soekarno)

1) Kebangsaan Indonesia

2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

3) Mufakat atau Demokrasi

4) Kesejahtraan Sosia

5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia sembilan atau panitia kecil yang terdiri atas 9 orang anggota yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Soebadjo, Mr.A.A. Maramis, Abdul Kadir Muzakkir, K.H. Wachid Hasym, K.H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Panitia ini menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Djakarta, yang berisi :

1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat islam,

2. Kemanusian yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Panitia perancang UUD menytujui isi Preambule (pembukaan) diambil dari Piagam Jakarta. Persidangan kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 14 Juli 1945. Ir. Soekarno selaku ketua panitia perancang UUD melaporkan tiga hasil yaitu :

1) Pernyataan Indonesia Merdeka;

2) Pembukaan UUD; dan

3) UUD (Batang Tubuh).

2. Aktivitas Golongan Muda

Pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diadakan kongres pemuda seluruh Jawa, yang dihadiri 100 lebih utusan pemuda. Setelah tiga hari berlangsung telah di putuskan dua buah resolusi yaitu:

a. Semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan di bulatkan di bawah satu pimpinan nasional.

b. Di percepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Walau demikian, kongres akhirnya menyatakan dukungan penuh dan kerjasama erat Dengan Jepang dalam usaha mencapai kemrdekaan. Golongan muda bertekat untuk menyiapkan suatu gerkan pemuda yang lebih radikal. Pada tanggal 15 Juni 1945, rapat itu berhasil dibentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia.

3. Pembentukan PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI di bubarkan, yang diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang beranggotakan 21 orang. Jendral Besar Terauchi memanggil tiga tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk mengadakan pertemuan di Dalat (Vietnam Selatan). Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jendral Besar Terauchi menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

4. Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda segera mengadakan pertemuan setelah mendengar bahwa pasukan jepang telah menyerah. Mereka bersepakat bahwa kemerdekaan indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan indonesia harus di laksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karen pihaknya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI.

Perbedaan pendapat itu mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta (golongan Tua) ke Rengasdengklok tanggal 16Agustus 1945, agar mereka terjauh dari pengaruh pemerintah Jepang. Melalui pembicaraan Sudancho Singgihdengan Soekarno menyatakan bahwa beliau bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke-Jakarta.

Tengah harinya Sudancho kembali ke-Jakarta untuk menyampaikan beritatersebut kepada kawan-kwannya. Mr. Ahmad Subardjo juga menjamin dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 nyawanya menjadi taruhannya.dengan adanya jaminan tersebut,Komandan Kompi Rengasdengklok Cudanco Subendo bersedia melepas Soekarno-Hatta.

5. Perumusan Teks Proklamasi

Rombongan tiba di Jakarta pada pukul 23.30, kemudian menuju rumahLaksamana Tadashi Maeda di jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta. Hal ini karenLaksamana Tadashi Maeda telah menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Konsep naskah proklamasi dibuat oleh Ir. Soekarno, dan disempurnakan dengan pendapat dari Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo.

Naskah proklamasi diselesaikan menjelang subuh dan Ir. Soekarno membuka pertemuan untuk menyerahkannya kepada seluruh yang hadir untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Namun, usuan tersebut ditentang olehSukarni agar yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa.Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi sesuai dengan tulis tangannya yang telah mengalami erubahan- perubahan.

6. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada puul 05.00 tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin indonesia dari golongan tua dan golongan muda pulang kerumah masing-masing. Mereka sepakat untuk memproklamasi kemerdekaan pada pukul 10.00 di rumah Ir. Soekarno jl. Pegangsaan Timur No.56 jakarta. Ibu Fatmawati telah mempersiapkan bendera yang akan dikibarkan, yang ia jahit sendiri. Adapun susunan acara yang telah di persiapkan adalah :

a) Pembacaan Proklamasi

b) Pengibaran Bendera Merah Putih

c) Sambutan Walikota Suwirjo dan Muwardi

B. Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang luas dandalam bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun.

2. Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri.

3. Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan berdaulat.

4. Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajad dengan bangsa lain di dunia.

5. Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

C. Perkembangan Kehidupan Politik Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin

1. Kedatangan Sekutu Dan NICA

Sekutu datang ke-Indonesia setelah menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti status quo. pasukan yang bertugas adalah tentara Kerajaan Inggris yang terbagi atas dua yaitu:

1. SEAC (south east asia command) di bawah pimpinan Lakamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat.

2. SWPC (south west pasific command) wilayah Indonesia bagian Timur

Kemudian Mounbatten AFNEI (allied forces for netherlands east indes) untk melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian Barat yaitu :

1. Menerima Penyerahan dari Jepang.

2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.

4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.

5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka didepan pengadilan.

Kedatangan sekutu pada awalnya di anggap netral oleh pihak Indonesia. Namun, saat diketahui sekutu membawa NICA (netherland indies civil administration) sikap masyarakat indonesia berubah curiga, karen NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil alih pemerintah Indonesia.

2. Kontak Fisik Inonesia Dengan Sekutu (Belanda) di Berbagai Daerah

Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi NICA menyebabkan terjadi konflik dan pertempuran di berbagai daerah di Indonesia diantaranya:

a. Pertempuran di Surabaya (10 November 1945)

Pada tanggal 25 oktober 1945, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Kedatangan mereka diterima enggan oleh pemimpin Jawa Timur, setelah di adakannya pertemuan antara wakil-wakil RI dan dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Inggris berjanji di antara mereka tidak ada angkatan perang

2. Disetujui kerjasama untuk menjamin keamanan dan ketentraman

3. Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat berjalan lancar

4. Inggris hanya akan melucuti senjata jepang

Namun Inggris tidak menepati janjinya, suatu polotan Field Scurity Sectionmelakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonelHuiyer bersama kawan-kawannya. Kemudian mereka menyebarkan pamflet yang berisi perintah untuk menyerahkan senjata yang di rampas dari pihak Jepang.

Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby tidak mengetahui akan hal itu, tapi ia akan melaksanakan isi dari pemflet itu. Tindakan itu membuat pihak RI tidak percaya pada Inggris. Terjadi kontak senjata pertama antara Indonesia dan Inggris. Inggris dapat di pukul mundur dan Brigadir Jendral A.W.S. Mallabyditawan oleh pemuda Indonesia. Mendengar kabar itu komando sekutumenghubungi presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan itu. Namun pertempuran tetap terjadi sehingga Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby terbunuh, karena itu pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban.

Mereka mengeluarkan ultimut yang di sertai instruksi agar rakyat Surabaya melapor dengan meletakkan tangan mereka diatas kepala. Ultimut tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadi pertempuran terakhir dan terbesar pada tanggal 10 November 1945, yang menunjukan kegigihan bangsa Indonesia, sehingga pemerintah RI menetapkan 10 November 1945 sebagai hari pahlawan.

b. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945, yang terjadi antara pasukan TKR dan sekutu Inggris. Mereka datang ke Indonesia untuk mengurus para tawanan yang ada di penjara Ambarawa-Magelang. Tapi, pihak NICA mempersenjatai para tawanan itu. Mereka melakukan gencetan dan perundingan, namun mereka mengingkari janjinya. Pada 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan sekutu.

Pihak sekutu mundur ke Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting karena letak Ambarawa yang setrategis, yang dapat mengancam 3 kota utama yaitu, Surakarta, Yogyakarta, dan Magelang yang menjadi pusat kedudukan markas tertinggi TKR.

c. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 November 1945 pasukan sekutu dibawah pimpinanBrigadir Jendral T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara yang di ikuti oleh pasukan NICA. Tim RAPWI mendatangi kamp-kamp yang ada di medan untuk membentuk kelompok Medan Batalyon KNIL. Ternyata bekas tawanan itu menjadi arogan dan sewenang-wenang yang memicu timbulnya insiden. 

Pada tanggal 1 Desember pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, di pinggir kota medan. Sejak saat ituMedan Area menjadi terkenal, pada 10 Desember 1945 mereka berusaha menghancurkan konsentrasi TKR, aksi itu mendapat perlawanan sengit dari pihak pemuda Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946 mereka mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi yang memutuskan dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, dibawah komando itu mereka meneruskan perjuangan.

d. Bandung Lautan Api

Pasukan sekutu Inggris memasuki Bandung sejak pertengahan oktober 1945, yang dimanfaatkan oleh pasuakn NICA untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara pihak RI dan sekutu/NICA, yang menghasilkan :

1. Pasukan sekutu Bandung bagian Utara

2. Indonesia memperoleh Bandung bagian Selatan

Meskipun Indonesia telah mengosongkan bandung bagian utara, namun sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km, yang membuat rakyat bandung marah. Kemudian mereka melakukan aksi pertempuran dengan membumi hanguskan segenap penjuru Bandung Selatan yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 yang kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api.

D. Perjuangan Melalui Diplomasi Menghadapi Belanda

a. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda

Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. KabinetSyahrir dan Dr. H. J. Van Mook melakukan perundingan pada tanggal 10 Februari 1945, yang berisi :

1. Indonesia akan di jadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintah sendiri didalam lingkungan kerajaan Belanda
2. Masalah dalam negeri akan di urus oleh Belanda
3. Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun
4. ndonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB

b. Perjanjian Linggar Jati

Dikota Hooge Veluwe bulan april 1946 dilaksanakan perundingan. Belanda menolak usul yang di ajukan Clark Kerr tentang kedaulatan secara De Facto di wilayah Sumatra dan Jawa. Belanda ingin mengakui De Facto di Jawa dan Madura. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda-Indonesia di adakan perundingan pada tanggal 10 November 1945 di linggar Jati , yang berisi :

a) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk Negara federasi bernama Negara Indoneia Serikat (NIS)

b) NIS tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda, dengan wadah Uni Indonesia-Belanda yang diketahui oleh Belanda.

c. Perjanjian Renvile

Diselenggarakan perundingan di atas galadak kapal milik angkatan laut AS, yang bernama U.S.S. Renvillei pada tanggal 8 Desember 1947. KTN mengajukan usul politik yang didasarkan persetujuan Lingggar Jati, yaitu:

a) Kemerdekaan bangsa Indonesia

b) Kerjasama Indonesia-Belanda

c) Suatu Negara yang berdaulat atas nama federasi

d) Uni antara Indonesia serikat dan bagian lain Kerajaan Belanda

Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, kedua belah pihak menandatangani persetujuan gencetan senjata dan perinsip-perinsip politik yang di saksikan oleh KTN.

d. Agresi militer Belanda II

Pihak belanda yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia, mencari cara untuk mengingkari perjanjian yang telah di sepakati. Hingga pada tanggal 24 Januari 1949, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda dalam bertempur dan gencetan AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

e. Perundingan Reom-Royen

Pada tanggal 22 Juni 1949 Perundingan Reom-Royen antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan itu di lakukan dibawah pengawasan UNCI, Critchli dari Australia. Hasil perundingan itu ialah :

1. Pengambilan pemerintah RI ke Yogyakarta di laksanakan pada 24 Juni 1949

2. Mengenai penghentian permusuhan akan di bahas setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan

3. KMB diusulkan akan di adakan di Den Haag

f. Konferensi antar Indonesia

Pada tanggal 30 Juni 1949 di pimpin oleh Moh. Hatta di adakan perundingan yang bertujuan membahas pelaksanaan yang pokok-pokok persetujuan yang telah di ambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga ketertiban sebelum dan sesudah KMB. Presiden Soekarno dan Wakil presiden Moh. Hatta memerintahkan penghentian tembak-tembakan mulai 11 Agustus untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra.

g. Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan

KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag. Hasil yang di capai dalam KMB antara lain :

1) Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

2) Status Irian akan di selesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan

3) Akan di bentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat

4) RIS mengembalikan hak milik belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda

5) RIS harus membayar hutang-hutang Belanda yang di buat sejak tahun 1942

E. Perkembangan Demokrasi Indonesia Sejak Demokrasi Liberal Hingga Demokrasi Terpimpin

A. Masa Demokrasi Liberal

Pada masa demokrasi liberal NKRI dibagi menjadi 10 Provinsi yang memiliki otonomi. Komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah – ubah. Hal itu menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Kabinet – kabinet yang pernah berkuasa adalah sebagai berikut :

1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh – tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asat, Mr. Moh. Roem, Ir. Djuanda dan Dr.Sumitro Djojohadikusumo. Program pokok kabinet Natsir adalah :

- Menggiatkan usaha keamanan ketentraman

- Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan

- Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan

- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951- 3 April 1952)

Kabinet Sukiman memiliki beberapa program dan diantaranya ada yang mirip dengan program kabinet Natsir, hanya beberapa halaman mengalami perubahan. Mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban dan juga memprogramkan merebut kembali Irian Barat dari Belanda.

Kedudukan kabinet Sukiman semakin tidak stabil karena hubbungan dengan militer yang kurang baik. Sebab itu DPR menggugat kebijakan kabinetSukiman akibatnya kabinet Sukiman mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada presiden.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953 )

Kabinet Wilopo memiliki enam program, diantaranya yang paling penting adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, program untuk memperingatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya di tekankan kepada perjuangan mengembalikan Irian Barat serta melaksanakan politik Luar negeri yang bebas-aktif.

Masalah yang berat dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952, dan pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktoran tanah di Tanjung Marowa. Hal ini membuat rakyat protes. Akibatnya kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 juni 1953

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Ali memiliki 4 program yaitu:

- Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu

- Membahas Irian Barat secepatnya

- Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

- Penyelesaian pertikaian politik

Kegagalan yang menyebabkan jatuhnya kabinet Ali adalah masa angkatan darat, padatanggal 24 Juli 195 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden. Dibalik kegagalan kabinet Ali, ia masih memiliki kekuasaan, diantaranya menyiapkan pemilihan umun dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

Hasil yang menonjol dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Peristiwa 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.

Pada tanggal 3 Maret Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden , dan prestasi yang dicapai adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo (20 Maret 1956- 14 Maret 1957)

Tanggal 20 Maret 1956 Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat, programnya adalah: - Pembatalan KMB (pada 3 Mei 1956)

- Perjuangan mengembalikan Irian Barat

- Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan pendidikan, dan pertanian

- Melaksanakan keputusan konferensi Asia-Afrika

Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua Mentrinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya ke Presiden.

7. Kabinet Karya (9 April 1957 - 10 Juli 1959) 

Kabinet Karya merupakan Zaken Kabinet (kabinet Kerja) yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen, kabinet Karya menyusun 5 pasal yang disebut Pancakarya yaitu: 

- Membentuk dewan nasional

- Normalisasi keadaan republik

- Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan Kmb

- Memperjuangkan Irian Barat

- Mempercepat proses pembangunan

Pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang membahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah RI. Prestasi yang dicapainya adalh berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui Deklarasi Dejuanda dapat tercipta kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

B. Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 15 Juli 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Isi dekrit tersebut yaitu pembukaan konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembali UUD 1945, serta MPRS dan DPAS.

Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 berhasil memiklih anggota DPR dan konstituante (Dewan Pengusulan UUD). Tugas utama konstituante adalah merumuskan UUD yang baru, pada tanggal 21 Februari 1957 presiden Soekarnomengajukan gagasan yang dikenal sebagai konsepsi presiden yaitu:

1. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin

2. Perlu dibentuk kabinet gotong-royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI

3. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri atas golongan fungsional dalam masyarakat

Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa istirahat) untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kegagalan melaksanakan tugasnya, akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoosrecht (Hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 diistana Negara Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya:

1. Pembubaran Konstituante,

2. Tidak berlakunya UUDS 1050 dan berlakunya kembli UUD 1945, serta

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa pemerintah Demokrasi Liberal. Sejarah indonesia memasuki babak baru dengan dimulainya masa pemerintahan demokrasi terpimpin.